News

Dalam pengendalian Inflasi kabupaten Jember menduduki urutan ke 6 level nasional dan urutan ke 2 level Provinsi Jawa timur.

Dalam pengendalian Inflasi kabupaten Jember menduduki urutan ke 6 level nasional dan urutan ke 2 level Provinsi Jawa timur.

Jember menaranews.online”Bupati Jember Hendy Siswanto dan wakil Bupati Gus Firjaun serta Sekda Jember Hadi Sasmito menghadiri rapat Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Caffe Dira Balung pagi tadi 17 januari 2024.

Pertemuan Yang di kenala Si Rambo tersebut merupakan pertemuan yang ke dua di tahun 2024..

Bupati Jember Haji Hendy Siswanto dalam kesempatan tersebut mengapresiasi para pimpinan Forkopimda dan Kepala OPD yang memiliki tujuan sama membangun Jember melalui rapat koorainasi seperti sekarang ini. Rapat semacam ini telah si klaim menjadi milik jember karana memang Si Rambo adalah model Rapat yang di lahirkan di Jember.

Menurut Bupati,sebelum rapat di dahului kegiatan olah raga pukul 06.30 di lanjutkan sarapan pagi dan selanjutkan di gelar rapat dari tempat yang sama.

Pelaksanaan rapat pun juga di tempatkan secara berpindah pindah tidak selalu di ruangan atau di Gedung perkantoran akan tetapi juga bisa berlansung di tempat rekreasi,tempat wisata,maupun di tempat terbuka lainnya.

Menghadapai bulan februari dan maret atau menjelang Bulan Puasa ,bupati Jember menghimbau kepada OPD,Camat dan Kepala Desa atau perusahaan Swasta dan Toko atau usaha lain nya agar mau mengeluarkan apa yang di miliki untuk kepentingan masyarakat.

Terkait dengan pengendal Inflasi di tahun 2024 ini harus bisa mempertahakan capaian tahun 2023 bahkan harus lebih baik lagi untuk level provinsi jawa timur maupun nasional ”

Prestasi Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi Tahun 2023 cukup bagus. Pada level nasional menduduki peringkat 6 dan tingkat provinsi peringkat 2.akan tetapi BPS (Badan Pusat Statistik) akan menambah obyek survei BPS 2024 berubah, dari 90 menjadi 150 kabupaten atau kota, sehingga Pemkab Jember perlu mewaspadai tambahan tersebut..

Dikatakan semakin banyak kabupaten atau kota yang disurvei akan memperketat peningkatan dalam segala hal yang dicatat oleh BPS, termasuk pengendalian inflasi daerah.

Sementara itu Kepala BPS Jember Tri Erwandi menyampaikan dalam Rapat Si Rambo (Sinergi dan Kolaborasi Mingguan Setiap Rabo) di Mal Dira Balung untuk pengendalian inflasi daerah, mulai tahun 2024 akan ada penambahan obyek survei di seluruh Indonesia yang dimulai di 2024 terkait pengendalian inflasi.

Kalau sebelumnya ada 90 kabupaten kota se indonesia sekarang bertambah menjadi 150 kabupaten kota,” terang Tri Erwandi saat menyampaikan paparan di hadapan Forkopimda dan pemangku kebijakan lain di Kabupaten Jember.

Sedangkan obyek survei BPS 2024 untuk Provinsi Jawa Timur bertambah dari 8 menjadi 11 kabupaten kota. Tri menyebutkan, “Jawa timur bertambah dengan kabupaten Bojonegoro, Gresik dan Tulungagung.”
BPS menyampaikan alasan bertambahnya obyek itu. “Ada kabupaten kota yang konduktivitasnya dibangun dari harga konsumen pedesaan. Selama ini harga konsumen ada di perkotaan,” ungkap Tri.
Sedangkan komoditi yang masuk lima besar penyumbang inflasi Jember pada minggu kedua Bulan Januari 2024, tomat, beras, bawang merah, bawang putih dan daging sapi. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi diantaranya, daging ayam ras, telur dan gula pasir, papar Tri.

Mulai Tahun 2024 menjadi tahun dasar perhitungan baru. Bahan utama sebelum melakukan perhitungan inflasi dari perubahan harga, BPS melakukan survei biaya hidup untuk mendapatkan paket komoditas yang dikonsumsi.
Seperti diketahui, 3 kabupaten kota yang baru masuk dalam sasaran survei BPS, adalah daerah-daerah pertanian dan perikanan. Bojonegoro dan Tulungagung merupakan daerah penghasil pertanian khususnya sayur mayur. Sedangkan Gresik merupakan penghasil perikanan. Dengan kata lain harga konsumen lokal komoditas pertanian dan perikanan berbeda dengan Jember.
Pemkab Jember akan bersaing ketat dalam hal pengendalian inflasi khusunya komoditas pertanian dan perikanan.
Menanggapi informasi tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar berkordinasi dengan Kantor Bulog Jember untuk pendistribusian beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar). Bumdesma dan BumDes didorong menjadi distributor beras SPHP dari Bulog, sebab harganya lebih murah, dengan maksud ketersediaan barang di pasar cukup sehingga harga dapat ditekan.

Sebelum mengakhiri rapat Bupati Hendy menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemilik Dira Balung Haji Pinimin yang telah memfasilitasi kegiatan Si Rambo dengan baik dengan situasi yang indah dan nyaman. Ada tempat rekreasi,budaya,belanja dan cafe yang ikut meramaikan UMKM dan kegiatan ekonomi Jember.

(Mn-tim)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button