Bupati Jember Hendy Siswanto Selaku Ketua GTRA Kabupaten Jember membuka Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jember tahun 2024 di Hotel Aston.
Jember Menaranews.online” Bupati Jember Hendy Siswanto Selaku Ketua GTRA kabupaten Jember di dampingi Sekda Hadi Sasmito membuka Rakorwil Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jember Tahun anggaran 2024. Yang berlangsung di Hotel Aston.
Bupati Jember Hendy Siswanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Kepala Kantor BPN Jember Akhyar Tarfi dengan telah berjalan nya program Gugus Tugas Reforma Agraria yang ada di wilayah Jember..
“Oleh karena itu GTRA tujuan menciptakan keadilan menangani sengketa konflik agraria
berbasis agraria melalui agraria kepemilikan, penggunaan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki akses sumber ekonomi meningkat ketahanan dan kedaulatan pangan serta menjaga menjaga lingkungan hidup,”
Menurut Bupati penduduk Jember yang hari ini mencapai 2,6 juta sama sama punya hak bahagia dan memiliki tanah maka capaian yang telah di lakukan BPN selama ini akan mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Terimakasih kepada BPN atas penyelesaian beberapa sengketa masalah pertanahan di wilayahnya.
Sementara itu Kepala BPN Jember Akhyar Tarfi melaporkan tentang capaian terkait reforma agraria dan penyelesaian sengketa tanah di wilayah jember.
Menurut Akyar setelah rapat koordinasi tentunya perlu di support oleh pemerintah Daerah. Sehingga menjadi persoalan atau permasalahan agraria di kabupaten Jember bisa di selesaikan bersama.
“Rakor GTRA di Jember pertama di Indonesia, yang bisa melaksanakan rakor di tingkat provinsi baru provinsi Jatim. Sehingga persoalan tanah di kabupaten Jember bisa di selesaikan dengan baik,” katanya..
Kami mengapresiasi sudah terbentuknya SK bupati terbentuknya kelembagaan gugus Tugas Reforma Agraria kelembagaan ini lebih kuat, berdasarkan Perpres No 86 tahun 2018 dan direvisi No 62 tahun 2023. Unsur kepolisian, TNI dan Kejari semuanya di libatkan.
“Melalui peraturan presiden no 62 tahun 2023 memasukan semua APH kelembagaan GTRA, diharapkan semua permasalahan pidana maupun perdata bisa di selesaikan dengan baik. Dengan adanya Rakor ini, saling memperkuat kolaborasi dan sinergitas,” ujarnya.
Penguasaan lahan di Indonesia termasuk di kabupaten Jember, kita tekan bisa menjadi rendah kemudian masyarakat miskin sangat banyak tidak memiliki tanah. Sering terjadi konflik pertanahan di sekitar perkebunan.
“Terkait penataan aset tentunya kita kegiatan reforma agraria ini sudah kita laksanakan sejak dahulu. Penataan aset menurut Perpres 62 tahun 2023 mengikuti PTSL dan retribusi tanah,” ucapnya.
Kata Akhyar selain itu, retribusi tanah yang berasal dari tanah negara atau pelepasan HGU jumlahnya sejak tahun 2018 -2023 sebanyak 2.451 bidang tanah. Ini merupakan output program reforma agraria tentunya memberikan dampak kesejahteraan masyarakat.
“Kami sudah mulai melaksanakan pembinaan kepada 100 KK, Tentunya hari ini bisa di berikan pendampingan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa suci. Selain itu tahun 2024 penetapan desa baru pemberdayaan masyarakat yaitu desa Tegal wangi kecamatan Umbulsari 100 KK,”pungkasnya.
(Mn-sta)
