Rapat Koordinasi dan Penundaan Pengukuhan BPPD Jember
Jember, menaranews.online”21 September 2024 – Sebagai tindak lanjut dari proses pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Jember, pada Sabtu siang, 21 September 2024, telah diadakan rapat koordinasi terkait regulasi pengukuhan Unsur Penentu Kebijakan BPPD. Rapat ini berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting serta pemangku kepentingan, dipimpin langsung oleh Bupati Jember, Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU, ASEAN Eng
Bupati Jember Hendy menyampaikan pentingnya peran BPPD dalam mendorong promosi pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak perekonomian lokal.
Dikatakan pengukuhan Unsur Penentu Kebijakan yang semula dijadwalkan pada akhir September 2024, harus ditunda untuk memastikan seluruh regulasi dan dasar hukum BPPD terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.
Perli di ketahui bahwa Penundaan ini dilakukan bukan karena kendala teknis, melainkan karena kebutuhan untuk menyempurnakan dasar hukum pembentukan BPPD melalui Peraturan Bupati (PerBup). Bupati menegaskan bahwa dirinya ingin agar segala sesuatunya berjalan sesuai aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan demi keberlanjutan BPPD di masa depan..
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Setyabudi, Sekretaris BPPD Jember, memaparkan secara rinci perjalanan pembentukan BPPD sejak Oktober 2022, termasuk proses harmonisasi regulasi yang telah dilakukan.
Wahyu menegaskan bahwa meskipun telah banyak langkah yang diambil, regulasi yang kuat tetap menjadi prioritas utama agar BPPD dapat berfungsi dengan baik sebagai penggerak promosi pariwisata daerah.
Selain itun juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan Bagian Hukum Pemda Jember tengah menyusun PerBup yang diperlukan untuk melengkapi SK Bupati yang sebelumnya telah diterbitkan. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, BPPD akan memiliki legitimasi yang jelas dan dapat bekerja secara efektif.Setelah paparan Wahyu Setyabudi, rapat dilanjutkan dengan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
Sementara itu Teguh S, Ketua PHRI, yang merupakan salah satu peserta rapat, menekankan sejarah panjang proses pembentukan BPPD yang melibatkan dua periode kepemimpinan Bupati. Beliau juga menyinggung adanya pihak-pihak yang kurang setuju dengan kepengurusan BPPD yang sekarang.
Sedangkan Rofiq Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember, menegaskan pentingnya dasar hukum yang lebih kuat untuk BPPD, yakni dengan penerbitan PerBup. Menurutnya, SK Bupati saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan dan kredibilitas BPPD.
Sementara itu Bambang Rudyanto Kepala Disparbud Jember, mengapresiasi upaya keras BPPD dalam mendorong promosi pariwisata Jember. Ia menegaskan bahwa Dinas Pariwisata siap mendukung penuh langkah-langkah BPPD dan berharap agar pengukuhan dapat segera terlaksana.
Sesuai komitmennya bersama pak Bupati untuk mengukuhkan BPPD pada November 2024, setelah dirinya kembali dari cuti Pilkada. Beliau menegaskan bahwa BPPD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan Jember sebagai destinasi wisata yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Bupati juga mengharapkan agar seluruh pihak yang terlibat, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan teknis, terus bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan seluruh persiapan pengukuhan. Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, beliau optimis BPPD Jember akan mampu memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal.
Oleh karena itu dengan penundaan yang dilakukan, BPPD Jember memastikan bahwa langkah ke depan akan lebih matang dan terencana. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan BPPD dalam jangka panjang, demi kepentingan pariwisata dan masyarakat Jember secara keseluruhan.
Kami akan terus memberikan update terkait perkembangan proses pengukuhan ini dan berharap masyarakat Jember dapat mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk memajukan pariwisata daerah.
(Mn-Wahyu)
