Meningkatkan Ketahanan Pangan di Era Presiden Prabowo Subianto
Jember, Menaranews.online”20 Oktober 2024
Ketahanan pangan di pandang dari sudut produksi atau kecukupan produksi bisa diwujudkan melalui intensifikasi pertanian di Pulau Jawa dan ekstensifikasi di luar Pulau Jawa, didukung dengan kebijakan tataniaga pangan yang berkelanjutan. Pentingnya langkah konkret dan strategis ini untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Ir. Soetriono, M.P., Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Jember (20/10/2024).
Prof. Soetriono menjelaskan, peningkatan produktivitas pertanian di Pulau Jawa dapat dicapai melalui intensifikasi dengan penerapan teknologi modern. “Intensifikasi ini mencakup penggunaan benih unggul yang adaptif, metode budidaya yang tepat seperti pemupukan sesuai waktu dan dosis, perbaikan unsur hara tanah dengan penambahan karbon organik, serta sistem irigasi yang efisien,” jelasnya.
Menurutnya, penggunaan benih unggul menjadi langkah awal yang penting karena varietas unggul mampu meningkatkan hasil panen serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, penerapan metode budidaya yang sesuai, termasuk pemupukan tepat waktu dan dosis yang tepat, menjadi kunci untuk memastikan tanah tetap subur dan produktivitas tetap optimal.
Lebih lanjut, Prof. Soetriono menyoroti pentingnya perbaikan unsur hara dalam tanah melalui penambahan karbon organik. “Karbon organik memiliki peran penting dalam menjaga kesuburan tanah. Aplikasi pupuk organik dapat meningkatkan kandungan karbon tanah, yang pada akhirnya memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan produktivitas,” katanya.
Dalam hal irigasi, ia menegaskan perlunya perbaikan dan modernisasi sistem irigasi di Pulau Jawa. Irigasi yang efisien dan tepat sasaran dapat mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir. Modernisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi petani.
Selain intensifikasi, ekstensifikasi juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan. Prof. Soetriono menjelaskan bahwa di luar Pulau Jawa, perluasan lahan menjadi opsi yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. “Tidak cukup hanya membuka lahan baru, tetapi diperlukan kajian mendalam tentang kesesuaian lahan tersebut dengan tanaman pangan yang akan ditanam. Agroekosistem yang tepat sangat diperlukan agar lahan yang dibuka benar-benar produktif,” jelasnya.
Ia mencontohkan pentingnya kajian mendalam terkait media tanam, apakah tanah tersebut cocok untuk tanaman padi atau tanaman pangan lainnya. Tanah yang tidak sesuai dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kegagalan panen, sehingga langkah ekstensifikasi harus dilakukan dengan hati-hati.
Selain aspek produksi, Prof. Soetriono, juga menyoroti pentingnya kebijakan tataniaga pangan. Ia menyarankan pemerintah untuk mengurangi impor pangan atau mengendalikan impor pangan murah dengan mengenakan bea masuk (pajak) yang hasilnya bisa digunakan untuk membantu petani lokal. “Hasil pajak impor ini bisa digunakan sebagai subsidi bagi petani yang memproduksi komoditas pangan yang biasanya diimpor. Dengan demikian, harga komoditas lokal bisa bersaing dan petani mendapatkan keuntungan yang layak,” tuturnya.
Ia menambahkan, subsidi tersebut akan mendorong petani untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor bisa berkurang. Selain itu, dengan adanya pajak impor, harga pangan impor akan lebih sebanding dengan harga komoditas dalam negeri, menciptakan persaingan yang lebih adil bagi petani lokal.
Jaringan irigasi juga tak luput dari perhatiannya, Prof. Soetriono, menegaskan bahwa perbaikan dan modernisasi jaringan irigasi di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa, harus menjadi prioritas. “Tanpa sistem irigasi yang memadai, produktivitas pertanian sulit ditingkatkan. Perbaikan jaringan irigasi akan sangat membantu petani dalam mengelola air secara efisien, sehingga ketahanan pangan bisa lebih terjamin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Soetriono mengingatkan pemerintah agar benar-benar berpihak kepada petani dan memastikan semua program serta dana yang dialokasikan untuk sektor pertanian tepat sasaran. “Jika pemerintah kurang mendukung petani atau bahkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani disalahgunakan, maka semua rencana yang dibuat hanya akan sia-sia. Ketahanan dan kedaulatan pangan hanya akan tercapai jika petani diberdayakan dan didukung secara nyata,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik ini akan mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dan menempatkan petani sebagai prioritas utama dalam kebijakan pertanian. “Jika petani berdaya, ketahanan dan kedaulatan pangan akan semakin dekat dan bahkan bisa tercapai. Namun, jika sebaliknya, maka upaya mencapai ketahanan pangan hanya akan menjadi “omon-omon” (angan-angan) belaka,” pungkasnya.
(mn-is)
