Anggota Banggar DPR RI Komisi X Partai Golkar H. Muhamad Nur Purnamasidi menyatakan APBN 2023 adalah APBN yang responsif, supportif, dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
Anggota Banggar DPR RI Komisi X Partai Golkar H. Muhamad Nur Purnamasidi menyatakan APBN 2023 adalah APBN yang responsif, supportif, dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan..
Jakarta MENARANEWS.ONLINE”Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato RAPBN 2023 beserta nota keuangan di Kompleks MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Selasa(16/08/2022).
Pemerintah optimistis dengan kebijakan yang tepat serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas Fiskal, moneter dan sektor keuangan. Selain itu, tahun 2023 diproyeksikan sektor swasta akan semakin kuat sehingga dapat menjadi motor pertumbuhan.
Dimintai tanggapannya, anggota Banggar DPR RI Komisi X dari Fraksi Partai Golkar H. Muhamad Nur Purnamasidi menyatakan APBN 2023 adalah APBN yang responsif, supportif, dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan, baik berupa tantangan maupun potensi yang kita miliki.
“APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus. APBN 2023 menjadi instrumen penting dalam meredam ketidakpastian, mendorong optimisme serta mendukung pencapaian target pembangunan” Tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Senayan yang berangkat dari Dapil Jawa Timur IV Jember Lumajang ini juga optimis defisit anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,85 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp. 598,2 triliun bisa tercapai.
Sebagaimana disampaikan Presiden bahwa Rencana belanja negara 2023 sebesar Rp. 3.041,7 triliun; yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 2.230.0 triliun, serta Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 811,7 triliun.
“Kebijakan TKD harus diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.” Terang Pria yang akrab disapa Bang Pur ini.
Kita menatap perekonomian 2023 dengan Optimis.
“Peningkatan kualitas belanja (Spending better) yang ditempuh pemerintah melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier efect yang kuat terhadap perekonomian. Efektif mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”Pungkasnya.
(Mn-Aliyanto)