Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menyoroti secara tajam 9 Program Prioritas Kemendikbudristek RI
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar menyoroti secara tajam 9 Program Prioritas Kemendikbudristek RI
Jakarta Menaranews.online“inlrogram prioritas Kemendikbudristek RI dinilai belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor penyebabnya terkait minimnya pelibatan stakeholder serta belum adanya evaluasi berkala ke berbagai satuan atau lembaga pendidikan.
“Prioritas Program Kerja dan Anggaran TA 2022 Kemendikbudristek RI belum berjalan efektif dan maksimal serta dirasakan sepenuhnya kebermanfaatannya oleh rakyat.
Buruknya koordinasi serta komunikasi baik dengan Pemerintah Daerah maupun Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja menjadi keprihatinan tersendiri. ” ungkap H. Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar ketika di temui di sela acara Raker di Ruang Rapat Komisi Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta Selasa (24/01/2023).
Komisi X DPR RI sudah melakukan intervensi, terhadap program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Honorer dan Tenaga kependidikan sebanyak 40 kali. Bahkan sudah jelas serta terang benderang hasil rekomendasi Panja PPPK. Namun secara esensial dan substansi tidak digubris, bahkan cenderung diabaikan. Tandas Politisi Senayan dari Dapil Jawa Timur IV Jember Lumajang ini.
Fraksi Partai Golkar menuntut penuntasan PPPK sesuai janji Mendikbudristek RI di Forum Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada tanggal 25 November 2022 .
Sebagai mitra kerja, kami mengapresiasi 9 program prioritas Kemendikbudristek RI. Langkah akselerasi terkait koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder, berkenaan dengan persiapan pelaksanaan program kerja dan anggaran TA 2023 merupakan sesuatu hal yang niscaya.
Sehingga ke depan, baik dari perencanaan (tidak terjadi miskonsepsi), pelaksanaan maupun output serta outcome nya lebih terukur dan dirasakan kebermanfaatannya. Imbuh Ketua Bidang Konsolidasi Wilayah Jawa II DPP Ormas MKGR yang akrab disapa Bang Pur.
Aspek sustainable atau keberlanjutan prioritas program ini yang hendaknya menjadi pijakan utama. Tentunya harus juga dilakukan proses pematangan serta pembaruan baik dari konsepsi maupun kerangka paradigma yang dibangun. Pungkasnya.”
(Mn-aly)
