Gubernur Sultra Lantik Kepala BPKP Sultra
Dihadiri Kepala Daerah Se-Sultra
Sultra MeneraNews.Online“Pj. Bupati Buton Drs Basiran, MSi bersama kepala daerah lainnya di Sultra menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatanh Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, 6 Desember 2022
Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Panut, beserta seluruh jajarannya (Pejabat Lama) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra..
Usai dikukuhkan Gubernur Sultra Ali Mazi SH mengucapkan selamat kepada Bapak Panut, atas pengukuhannya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, menggantikan Nani Ulina Kartika Nasution yang kini menjabat sebagai direktur di BPKP Jakarta.
“Saat ini pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, dan pemerintah telah melonggarkan berbagai batasan aktivitas masyarakat. Sekarang kita semua fokus untuk pemulihan ekonomi, dimana pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam momentum pemulihan ekonomi,” kata Gubernur..
Orang nomor satu di Bumi Anoa ini mengapresiasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, atas perannya yang signifikan selama ini dalam pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui kegiatan-kegiatan koordinasi, konsultasi, reviu dan asistensi.
“Tercermin dari capaian Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Pemerintah Daerah, dimana LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2013 hingga tahun 2021, memperoleh Opini WTP sebanyak 9 (sembilan) kali berturut-turut, serta program-program priotas dan unggulan pemerintah daerah dapat terus berjalan dengan baik,” kata Ketua Partai Nasdem Sultra.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra mnegatakan untuk menyikapi disrupsi yang bersifat global, membutuhkan cara pandang baru, norma baru, dan aktivitas penanganan baru.
Atas isu tersebut, BPKP melakukan Pengawasan Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2022, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara kelembagaan, seluruh pemerintah daerah telah menjalankan aktivitas pengendalian dampak inflasi didukung alokasi anggaran Pengendalian Inflasi Daerah dalam APBD 2022 secara memadai.
BPKP melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada sejumlah pemerintah daerah di Indonesia, di antaranya 3 (tiga) pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil pengawasan menunjukkan terdapat risiko pada sejumlah sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif dan sub kegiatan yang efektif namun berpotensi tidak efisien.
“BPKP berkomitmen untuk mendukung secara penuh upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memajukan wilayah otonomnya masing-masing sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah,” pungkas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra.
#Butonselaludihati
– Dian Sasmita (Kominfo)
Fotografer :
~ Yunaldi Indra (Kominfo)
