Haji Muhamad Nur Purnamasidi Anggota Komisi X DPR RI : Koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga negara sangat lemah.
Haji Muhamad Nur Purnamasidi Anggota Komisi X DPR RI : Koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga negara sangat lemah.
Senayana Menaranews.Online“Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar Haji Muhamad Nur Purnamasidi bersuara keras dalam Rapat Dengar Pendapat Terbuka tahun 2022-2023 masa persidangan ke III Selasa 14 Febaruari 2023 di DPR RI Senayan Jakarta.
Komisi X yang membidangi Pendidikan Kebudayaan Riset dan Tehnologi, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Nasional RI itu menghadirkan pihak pemerintah yaitu Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando. Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI serta Jajarannya.
Rapat Terbuka di ruang Komisi X DPR RI di buka Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti S.S,M.M tepat pukul 14.00 wib..
Anggora Komisi X DPR RI Haji Muhamad Nur Purnamasidi dan 38 Anggota Yang hadir dari 53 Anggota DPR RI Komisi X mendengarkan Paparan dari Pemerintah serta memberikan Pandangan dan saran-saran terkait paparan yang di sampaikan kepala Badan Standar,kurikulum,asesmen pendidikan Kemensikbudristek RI tentang Penguatan literasi merupakan bagian penting dari tujuan program-program Merdeka Belajar.
Haji Mohamad Nur Purnamasidi Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa hal di antaranya terkait gerakan literasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari prioritas pemerintahan Joko widodo dalam peningkatan kualitas SDM harus dilakukan..
Sedangkan Bidang Perpustakaan yang telah membuat ragam terobosan, untuk meningkatan Dimensi Indek literasi masyarakat seperti kemampuam membaca,menulis dan Berhitung namun diberikan anggaran yang sangat minim.
Haji Muhamad Nur Purnamasidi juga menyoroti Bappenas harus memiliki Proyeksi perencanaan yang strategis, memberikan ruang bagi gerakan Literasi dengan dukungan anggaran yang proporsional dan memadai.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar Dapil Jember Lumajang ini juga menyoroti tumpang tindihnya regulasi. Harus diurai, ada sinkronisasi agar selaras dan bersinergi. Bila diperlukan dilakukan langkah peninjauan kembali, terutama Permendikbud RI no.24 tahu 2008.
Perpustakaan Nasional RI dibatasi ruang geraknya untuk mendistribusikan buku-buku non-teks (non-pelajaran) ke sekolah ini artinya apa? koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga negara sangat lemah dan ada egosektoral yang masih tinggi .”pungkasnya.
(Mn_aly)
