Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M.Sarmuji menolak usulan Kenaikan beaya Haji menjadi 69 juta rupiah.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M.Sarmuji menolak usulan Kenaikan beaya Haji menjadi 69 juta rupiah.
Menaranews.Online“Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M.Sarmuji meminta kepada pemerintah melalui Kemenag RI lebih transparan dan membuka rincian terkait biaya haji.
Hal itu disampaikan terkait bagaimana dapat menekan biaya haji ini semaksimal mungkin sehingga tidak memberatkan calon Jemaah Haji Indonesia.
Dikatakan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)di sebutkan senilai 69 juta rupiah dan Angka itu disebut sangat memberatkan masyarakat.
Menurut orang nomor satu Partai Ketua Golkar Jatim M Sarmuji usulan kenaikan biaya haji itu terkesan mendadak dan sangat merugikan muslim yang ingin menunaikan rukun Islam ke-5.”katanya.
“Golkar Jatim menolak usulan kenaikan haji Haji itu sebuah ibadah,jadi jangan sampai nantinya memberatkan calon jemaahnya,”
Melalui selulernya M.Sarmuji hari minggu (29/1/2023). mengatakan jika keputusan kenaikan biaya haji ini di berlakukan tentu memberatkan para CJH. Bahkan, CJH bisa terancam gagal berangkat karena tidak bisa membayar biaya haji karena sebelumnya hanya 39,89 Juta rupiah di kini di usulkan menjadi 69,19 Juta rupiah.
“Pihaknya mencerirakan tak seorangpun calon jamaah haji mengira akan mengalami kenaikan biaya haji menjadi 69 juta rupiah Jangan sampai karena kenaikan ini menyebabkan calon jemaah haji yang harusnya berangkat, karena tidak mampu menebus sisa pembayaran, akhirnya tidak bisa berangkat.
Menurut M.Sarmuji bahwa kegiatan haji adalah merupakan sebuah ibadah, dan sepatutnya pemerintah bisa menekan biaya haji semaksimal mungkin.
Namun demikian pihaknya menyampaikan beberapa alternatif yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan biaya haji agar CJH tidak terbebani biaya yang tinggi yaitu terkait fasilitas haji.
“Dicontohkan jika fasilitas yang di berikan semula seperti hotel bintang 4, dijadikan bintang 3 dan seterusnya mengingat tidak semua calon jemaah haji mengutamakan fasilitas, selama layak tidak masalah.
Selanjutnya M.Sarmuji mengatakan Haji merupakan sebuah ibadah yang diidamkan dan diinginkan semua umat Islam, jangan sampai pemerintah memberatkan kepada calon jemaah haji,” pungkasnya.
(Mn_sta)
