MHA dan PHRI, Kompak Minta Prabowo Tinjau Ulang Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas.
MHA dan PHRI, Kompak Minta Prabowo Tinjau Ulang Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas.
Menaranews.online”Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp20 triliun. Ia menilai kebijakan ini dapat berdampak negatif pada ekonomi, khususnya sektor hotel dan restoran yang bergantung pada kegiatan pemerintah seperti rapat dan seminar..
“Kami sangat berharap agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang karena kegiatan pemerintah yang dilakukan di hotel dan restoran tidak hanya menghidupkan sektor pariwisata, tetapi juga memberikan stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,” ujar Hariyadi saat ditanya oleh wartawan CNN pada 23/01/25.
Hariyadi menjelaskan, sekitar 40% pendapatan sektor akomodasi berasal dari perjalanan dinas pemerintah, bahkan di wilayah Indonesia timur mencapai 70%. Kebijakan ini juga memengaruhi rantai ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, dan UMKM penyedia kebutuhan industri.Sektor perhotelan dan restoran merupakan salah satu penyumbang utama PAD melalui pajak. Karena itu, Hariyadi berharap kebijakan ini ditinjau ulang agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara terpisah, Ketua Umum Mandalika Hotel Association dan Dosen Poltekpar Lombok, Samsul Bahri, M.Tr.Par, ketika dihubungi via telepon 24/01/25 juga menyampaikan pandangan serupa. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dapat memberikan dampak buruk terhadap bisnis hotel dan industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), terutama di Lombok. Samsul menjelaskan bahwa sebagian besar manajemen hotel di Lombok telah membuat anggaran untuk tahun 2025 dengan asumsi adanya kegiatan pemerintah yang signifikan.
“Apalagi, Lombok ini selain dikenal sebagai destinasi wisata pantai dan gunung, sektor MICE dan fasilitas meeting room juga menjadi salah satu selling point yang utama. Hampir semua hotel besar di Lombok memiliki fasilitas meeting room, dan target pasar utama mereka adalah pemerintah yang sering mengadakan pertemuan di sini,” jelas Samsul. 24/01/25
Ia menambahkan bahwa dengan adanya pemangkasan anggaran ini, hotel-hotel di Lombok akan kesulitan mencapai target pasar yang telah direncanakan. Hal ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan sektor pariwisata yang seharusnya menjadi salah satu andalan ekonomi daerah.
Hariyadi dan Samsul berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dengan lebih matang, mengingat pengalaman sebelumnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan serupa yang pernah diterapkan akhirnya dibatalkan karena dinilai tidak memberikan efisiensi yang diharapkan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa penghematan anggaran perjalanan dinas pemerintah berhasil mencapai Rp20 triliun. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi belanja seremonial yang dinilai kurang esensial.
Menurut Prabowo, anggaran yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk mendanai program-program strategis, seperti perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak dan infrastruktur publik lainnya.
“Dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga setengahnya, kami dapat menghemat lebih dari Rp20 triliun. Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (22/1).
Namun, pelaku industri perhotelan berharap agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang demi keberlangsungan ekonomi di berbagai sektor yang terkait. Mereka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama di daerah-daerah yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan perjalanan dinas pemerintah.
Pewarta: Ramli Ahmad, Suci Sandi Wachyuni, Kadek Wiweka
