News

Provinsi Penerima AWARD Realisasi Belanja APBD dalam Penerapan SIPD Tahun 2022.

Prov Sultra kembali mendapat Apresiasi dari Kemendagri sebagai Provinsi Penerima AWARD Realisasi Belanja APBD dalam Penerapan SIPD Tahun 2022.

Sulawesi Tenggara Menaranews.online“Provinsi Sulawesi Tenggara Kembali meraih Penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri atau sebagai Provinsi Penerima AWARD Realisasi Belanja APBD dalam Penerapan SIPD Tahun 2022.
Ada tiga provinsi yang mendapatkan AWARD Kemendagri yaitu :
Daerah Istimewa Jogyakarta,Provinsi Jawa Barat,dan Provinsi Sulawesi Tenggara,penghargaan ini di terima pada tanggal 30 Nop 2022 di Hotel Kawasan Ancol Jakarta .diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri..

Menurut Kepala BPKAD Provinsi Sultra Drs.Basiran MSI dengan di terimanya penghargaan ini Provinsi Sultra sudah dua kali mendapat penghargaan yaitu pada tahun 2021.sebagai urutan 5.

Dikatakan Drs.Basiran MSI yang kini juga menjabat sebagai PJ .Bupati Buton kepada Menaranews.onlinemenyampaikan bahwa Penghargaan dari Kemendagri hanya di berikan kepada provinsi yang mengetrapkan sistim penyerapan anggaran dan realisasi Belanja APBD menggunakan SIPD full mulai perencanaan sampai pada pelaporan termasuk penyampaian laporan secara tepat waktu

..

Dikatakan meskipun realisasinya tinggi kalau belum menggunakan SIPD full tidak akan mendapatkan penghargaan.

Untuk Provinsi Sultra sampai tgl 30 Nopember realisasi anggaran dengan pelaporan menggunakan SIPD mencapai 64 . persen sedangkan target yang di inginkan 98 persen meski sisa waktu yang ada tinggal 2 bulan.

Pemda Sulawesi Tenggara sejak di terbitkan Peraturan Menteri dalam negeri tentang penyerapan melalui sistim SIPD yaitu sejak tanggal 29 Juli 2021 pihaknya komitmen menjalankan Peraturan Menteri Dalam negeri dengan sistim SPID secara Full.

Sistim ini menurut Drs.Basiran MSI orang nomor satu Kabupaten Buton , khusus menyangkut bidang Anggaran dan Belanja Daerah akan mampu meminimalisir terjadinya kesalahan pelanggaran penyelewengan dan berdampak pada efisiensi dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Di harapkan kepada pemerintah kabupaten kota sewilayah provinsi Sulawesi Tenggara secepatnya menyusaikan dan melaksanakan Sistim Informasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD mulai dari Perencanaan hingga realisasinya sudah dilakukan secara online” pungkas nya

(Mn_sta)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button