Sektor pendidikan juga menjadi perhatian KPK.
Menaranews.online”KPK berupaya untuk memastikan agar anggaran belanja infrastruktur dan pendidikan tetap efektif, efisien, dan transparan, sehingga anggaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk itu KPK menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor dalam Rapat Koordinasi, di Gedung Merah Putih KPK, pada Rabu-Kamis (18-19/6).
KPK menyoroti pentingnya akurasi perencanaan dan efisiensi anggaran yang menjadi kunci keberhasilan program strategis daerah. Kabupaten Bogor diketahui mengalokasikan pagu anggaran infrastruktur senilai Rp927 miliar untuk tahun 2025—jumlah yang sangat besar dan perlu diawasi ketat penggunaannya.
Koordinator Satgas Korsup Wilayah II, Irawati, menambahkan bahwa aspek pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menyimpan risiko tinggi. Selain penggunaan bahan berkualitas rendah, juga ditemukan input data ganda yang dapat berdampak pada kesalahan perencanaan dan penganggaran.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian KPK. Dengan pagu anggaran mencapai Rp3,1 triliun, KPK menilai masih banyak potensi penyimpangan dalam tata kelola dan pelaksanaan program di Disdik Kabupaten Bogor.
(Mn-Brakpk)
