Sosialisasi Undang-undang nomor 1 tahun 2022.Kabupaten Buton.
Buton Menaranews.online”Bupati Buton Drs Basiran MSI mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi dengan tema ” Mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis, 3 November 2022
Kegiatan tersesebut dihadir Ditjen Keuangan Daerah sekaligus sebagai Narasumber Ruslan, SE., M.Si., Trisna Ahmad, S.Sos., Muh Asad Hamka, Asisten Umum Administrasi Drs. La ode Muhidin Mahmud, Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
“Sosialisasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi OPD
khususnya OPD pengumpul pajak dan retribusi daerah,” ucap Basiran.
Menurutnya, hal ini sangat bermanfaat bagi OPD dalam mengoptimalkan dan mengelola pajak dan retribusi bagi kepentingan daerah yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buton menyampaikan terima kasih kepada pihak Kemendagri atas kesempatan untuk memberikan pencerahan dalam sosialisasi undang-undang ini kepada ASN lingkup Pemkab Buton. Kami sangat menyambut baik sosialisasi ini sebagai bentuk akuntabilitas publik,” katanya.
Kepala BPKAD Sultra ini melanjutkan, semua pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten suka atau tidak suka di tahun 2024 peraturan ini harus dilaksanakan. Undang-undang bisa dikatakan sangat ribet karena lahirnya pada saat Covid-19.
“Semua pemerintah daerah pada tahun 2024 mengatur APBD dengan anggaran pegawai atau belanja aparatur sebesar 30 persen,” ungkapnya.
Pj Bupati Buton menegaskan OPD terkait untuk kembali memperhatikan Perda yang menyangkut retribusi dan pajak karena sejak terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2022, daerah diwajibkan membentuk Perda penyatuan semua retribusi dan pajak.
“Saya berharap PAD Buton tidak kalah dengan kabupaten lain di Sultra. Mengingat Buton kaya akan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Alhamdulillah kemarin Kementerian Investasi dan BKPM sudah datang, Insya Allah Aspal alam kita yang melimpah ini masuk dalam pengembangan industri strategis nasional,” pungkasnya.
(Mn_kominfo)
